Bulukumba,Beranda. News- Sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Bontobahari menggelar aksi demonstrasi di depan kantor camat, Kecamatan Bontobahari pada Kamis, 30 Mei 2024.l
Aksi tersebut menyoroti permasalahan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Bulukumba yang sudah lebih dari satu bulan tidak mengalir
Hal itu menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, sehingga banyak warga beralih menggunakan air sumur bor
Koordinator aksi, Fajrin Kasdi, dalam orasinya menyampaikan bahwa masalah air PDAM yang tidak mengalir harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena pelayanan dasar air bersih merupakan kewajiban negara yang diatur oleh konstitusi Nomor 17 Tahun 2019
"Air merupakan sumber kehidupan manusia, dan pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Jika permasalahan air PDAM ini saja tidak disikapi, maka jangan berharap permasalahan sosial lainnya akan diselesaikan oleh pemerintah," ungkap Fajrin
Menurutnya, sangat disayangkan karena di Bontobahari terdapat sumber mata air Lotong-lotong yang selama ini menjadi sumber air ke rumah-rumah warga, namun pihak pemerintah tidak memanfaatkannya
Sementara itu, Fandi Mandala, salah satu orator dalam aksi tersebut, menyampaikan dengan tegas bahwa jika aksi mereka tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka dirinya akan melakukan aksi besar-besaran yang digelar di kantor Bupati hingga Kantor DPRD Bulukumba
Aksi pemuda Bontobahari itu diterima oleh Sekcam Bontobahari. Di depan massa aksi, ia menyampaikan bahwa isu air ini memang sangat meresahkan.
Ia mengaku, Sudah beberapa kali dilakukan upaya menyampaikan ke anggota legislatif, namun belum ada solusi yang diberikan. bahwa tuntutan dari Aliansi Pemuda Bontobahari akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan
Adapun tuntutan dari Aliansi Pemuda Bontobahari di antaranya:
1. Mendesak Bupati Bulukumba untuk segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan PDAM yang menurut penelusuran tidak mampu membayar iuran listrik pada PLN, kerusakan mesin, dan lain-lain.
2. Mendesak pemerintah untuk segera mencari alternatif agar masyarakat mendapatkan haknya atas air bersih.
3. Mempertanyakan peran DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai representasi masyarakat dan juga untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan saat ini
