BULUKUMBA, Beranda.News – Pemerintah Desa (Pemdes) Tamaona menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025 di aula kantor Desa Tamaona, Selasa, 23 September 2025

Musdes tersebut dihadiri Kepala Desa Tamaona, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping P3MD, kader desa, hingga ratusan warga. Suasana rapat berlangsung alot. Perdebatan panjang tak terhindarkan lantaran masyarakat masih menginginkan agar kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap dipertahankan.

Namun, tim penyusun APBDes menegaskan bahwa perubahan anggaran harus menyesuaikan instruksi pemerintah pusat. Berdasarkan arahan yang disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulukumba, program mandatori berupa penyediaan modal BUMDes sebesar 20 persen dan ketahanan pangan sebesar 40 persen wajib dianggarkan.

“Kami harus ikuti instruksi pemerintah pusat, ada program mandatori yang wajib dilaksanakan, Bumdes dan ketahanan pangan. Anggaran kegiatan yang belum terealisasi kami kumpul semua, untuk digeser sehingga bisa mencapai 60 persen,” kata Junaeda di depan peserta rapat.

Dengan adanya program mandatori tersebut, otomatis anggaran desa difokuskan pada kedua bidang itu. Hal inilah yang menuai reaksi keras dari sejumlah warga yang hadir dalam Musdes.

“Buat apa musdes ini digelar, jika aspirasi kami tidak didengar. Apakah pemerintah pusat di sana tahu kebutuhan mendesak kami, yakni air bersih dan perbaikan jalan tani untuk akses membawa hasil bumi,” tegas Patahuddin dengan suara lantang.

Selain itu, sejumlah warga juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran lain, termasuk gaji imam masjid yang selama ini ditanggung pemerintah desa.

“Iman masjid selama ini yang digaji oleh pemerintah desa juga harus dipangkas, jumlahnya dikurangi,” ungkap seorang peserta rapat.

Musdes berakhir tanpa keputusan bulat, namun pemerintah desa memastikan rancangan perubahan APBDes tetap harus mengikuti arahan pusat meski diwarnai penolakan sebagian warga