BULUKUMBA, Beranda.News— Puluhan perwakilan perangkat desa dari sembilan kecamatan di Kabupaten Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPJS Kesehatan Bulukumba, Rabu (18/2/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas seringnya kartu BPJS Kesehatan milik perangkat desa dinonaktifkan secara sepihak, meski iuran dipotong langsung dari penghasilan tetap (siltap).
Aksi sempat memanas ketika massa berusaha menerobos masuk ke kantor BPJS. Situasi berhasil dikendalikan setelah pihak BPJS melakukan komunikasi dan menenangkan peserta aksi.
Para perangkat desa menilai kebijakan iuran BPJS tidak adil. Padahal BPJS Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk perangkat desa.apalagi perangkat Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan jam kerjanya tidak mengenal waktu.
Salah satu orator aksi, Sappewali Kutong, dalam orasinya mendesak BPJS memberikan klarifikasi terkait banyaknya kartu BPJS perangkat desa yang dinonaktifkan tanpa pemberitahuan.
“Padahal iuran BPJS Kesehatan perangkat desa itu dipotong langsung dari siltap perbulan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi di mana banyak perangkat desa terpaksa membayar sendiri biaya pengobatan di fasilitas kesehatan karena kartu BPJS mereka tidak aktif, meskipun iuran telah dibayarkan.
-
Orator lainnya, Pung Saso, menilai penyamaan iuran BPJS perangkat desa dengan UMP sangat tidak masuk akal.
“Iuran disamakan dengan gaji Rp3,5 juta, sementara gaji perangkat desa hanya sekitar Rp2,1 juta,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tidak berhenti di situ. Ia mengungkapkan masih ada perangkat desa yang iurannya telah dibayarkan per tahun, namun hingga kini belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan bahkan tidak memiliki kartu BPJS.
“Ironisnya, ada perangkat Desa di bayarkan iurannya bertahun tahun, tapi tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Juga bahkan setiap tahun , Bulan Januari dan Februari kartu BPJS perangkat desa pasti tidak aktif. Seolah-olah di bulan itu perangkat desa dilarang sakit. Biasanya baru aktif lagi Maret atau April,”
"Kalau sistem ini terus dipaksakan, maka yang sakit bukan hanya badan kami, tapi keadilan untuk kami juga sakit.kata Pung Saso.
Sementara itu, orator lainnya, Illank, meminta BPJS lebih transparan dalam pengelolaan iuran BPJS perangkat desa.
“Kalau iuran terbayar tapi kartu tidak aktif, lalu ke mana uangnya?” ujarnya.
Ia juga meminta agar biaya pengobatan yang telah dibayar secara mandiri oleh perangkat desa saat kartu BPJS nonaktif dapat diganti atau diklaim oleh pihak BPJS.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Diah Eka Rini, menjelaskan bahwa penonaktifan kartu BPJS perangkat desa disebabkan keterlambatan transfer dana dari Rekening Kas Daerah (RKD) oleh pemerintah daerah ke BPJS.
“BPJS perangkat desa dinonaktifkan dan terhutang karena biasanya Pemda lambat melakukan transfer dana dari RKD, baik itu 1 persen dari siltap maupun 4 persen dari Pemda,” jelasnya.
Terkait pengaktifan kartu BPJS secara serentak, Diah mengakui hal tersebut masih perlu dievaluasi.
“Kalau soal pengaktifan yang tidak serentak padahal sudah terbayar, itu memang perlu diperbaiki ke depan,” ujarnya.
Ia pun berjanji, mulai tahun depan pihaknya akan membuat nota kesepahaman (MoU) agar BPJS Kesehatan perangkat desa sudah aktif sejak Januari.
“Ke depan akan lebih transparan dan pelayanan juga akan kami perbaiki,” pungkasnya.
