BULUKUMBA,Beranda.News — Aksi penolakan pembangunan Yonif TP memanas di Gedung DPRD Bulukumba. Massa aksi kecewa setelah mikrofon di ruang aspirasi disebut tidak berfungsi saat mereka menyampaikan tuntutan di hadapan anggota dewan.Senin/31/8/2026
Kekecewaan massa semakin memuncak lantaran mereka mengaku seperti tidak dihargai. Massa menyebut telah diarahkan masuk ke ruang aspirasi, namun justru tidak dapat menyampaikan aspirasi dengan baik karena perangkat pengeras suara tidak aktif.
"Kami seperti dimainin. Kami diajak masuk di ruang aspirasi, tapi mic-nya tidak aktif," teriak salah seorang peserta aksi.
Massa bahkan mempertanyakan penggunaan anggaran publik dengan meneriakkan, "Uang pajak dikemanakan? Mic saja tidak berfungsi."
Situasi semakin tidak nyaman karena ruang aspirasi disebut dalam kondisi panas tanpa pendingin ruangan. Massa menilai kondisi tersebut tidak layak untuk menjadi tempat menerima aspirasi masyarakat.
Kekecewaan juga muncul karena massa aksi menyebut hanya dua anggota DPRD Bulukumba yang hadir menerima aspirasi mereka.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Yonif TP yang disebut akan berdampak terhadap lahan perkebunan warga di wilayah Desa Benteng Palioi dan Desa Bukit Harapan.
Massa mengklaim lahan yang terancam terdampak merupakan kebun yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun dan menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Karena itu, mereka meminta pemerintah dan DPRD tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa terlebih dahulu melibatkan warga yang terdampak.
Massa juga mendesak adanya kejelasan mengenai status tanah, batas wilayah, serta mekanisme pengadaan atau penggunaan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar soal pembangunan fasilitas negara, tetapi menyangkut keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat yang selama puluhan tahun bergantung pada lahan tersebut.
Massa berharap DPRD Bulukumba benar-benar menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan menampung, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi warga terdampak.
