BULUKUMBA, Beranda.News— Ratusan massa dari Desa Bontonyeleng, Bukit Harapan, dan Desa Benteng Palioi menduduki Gedung DPRD Bulukumba, Senin (31/8/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Dimana lahan perkebunan warga yang sudah puluhan tahun digarap mulai dari nenek dan orang tua mereka akan diambil alih oleh TNI untuk pembangunan Yonif TP

Situasi di Gedung DPRD Bulukumba sempat memanas. Massa kecewa karena hanya tiga anggota DPRD yang hadir untuk menerima aspirasi mereka.
Ketiga legislator tersebut yakni Ilham Bahtiar yang bertugas menerima aspirasi, serta Anci Siregar dan Ismail Papo yang mewakili daerah pemilihan Gantarang-Kindang.

Massa menilai kehadiran anggota DPRD tidak sebanding dengan jumlah wakil rakyat yang seharusnya dapat menerima langsung aspirasi masyarakat.

Padahal, menurut massa, rencana aksi telah disampaikan sebelumnya kepada DPRD Bulukumba. Karena itu, mereka mempertanyakan alasan banyak anggota DPRD tidak berada di tempat saat massa datang.

“Harusnya tidak seperti ini. Alasan mereka lambat masuk kantor karena rumahnya jauh dari kantor DPRD. Padahal, jauh sebelumnya aksi ini sudah disampaikan,” ujar Ady peserta aksi.

Massa juga mempertanyakan sistem piket penerimaan aspirasi yang disebut melibatkan enam anggota DPRD. Namun, hanya satu anggota yang terlihat hadir menjalankan tugas tersebut.

“Banyak anggota DPRD Bulukumba, tapi hanya tiga orang yang menemui kami. Kalau memang ada piket menerima aspirasi, kenapa hanya satu orang yang hadir? Yang lain ke mana, katanya ada enam orang,” cetusnya.

Massa kemudian memberikan batas waktu hingga pukul 13.30 WITA agar anggota DPRD lainnya hadir dan menerima aspirasi mereka secara langsung.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, massa mengancam akan tetap menduduki Gedung DPRD Bulukumba dan memboikot sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung hari ini.

“Jika anggota dewan yang lain tidak hadir menerima aspirasi, maka kami akan duduki kantor DPRD ini dan boikot sidang paripurna hari ini,” kata salah satu massa aksi, Jabal.

Jabal menilai sikap tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kehadiran anggota DPRD saat agenda sidang dan ketika masyarakat datang menyampaikan aspirasi.

“Kalau sidang paripurna, mereka semua mau hadir karena ada uang sidangnya. Giliran menerima aspirasi masyarakat, mereka malas,” tegasnya.

Ia menambahkan, anggota DPRD seharusnya aktif menjalankan tugas di kantor karena mereka dipilih untuk mewakili masyarakat dan menerima gaji yang bersumber dari uang rakyat.