BULUKUMBA,Beranda.News — Kepemimpinan masa depan tidak cukup dibangun dengan kecerdasan intelektual. Integritas, keberanian menjaga nurani, serta kemampuan menerjemahkan nilai menjadi kebijakan dinilai menjadi fondasi penting bagi lahirnya pemimpin yang berpihak pada kepentingan publik.
Gagasan tersebut disampaikan Arum Spink saat menjadi pemateri dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Bulukumba di SKB Kabupaten Bulukumba, Selasa (1/9/2026).
Sebanyak 50 kader HMI dari berbagai cabang di sejumlah provinsi, mulai dari Sulawesi hingga Kalimantan, mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam materi tentang kepemimpinan profetik dan kebijakan, Arum mengajak kader memandang kepemimpinan bukan sekadar persoalan jabatan dan kekuasaan.
Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dipertanggungjawabkan secara moral.
“Kita tidak kekurangan orang cerdas. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang yang mampu menjaga nuraninya ketika memiliki kekuasaan,” ujar Arum.
Kepemimpinan Profetik Bukan Sekadar Simbol
Arum menjelaskan, kepemimpinan profetik tidak semestinya dipersempit pada penggunaan simbol maupun bahasa keagamaan.
Konsep tersebut, kata dia, lebih jauh berbicara tentang bagaimana nilai moral diterjemahkan menjadi orientasi kekuasaan, keputusan politik, dan kebijakan publik.
Ia menyebut tiga orientasi utama kepemimpinan profetik, yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Humanisasi menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dihormati dan dimuliakan. Liberasi diarahkan pada upaya membebaskan sekaligus memberdayakan masyarakat dari berbagai bentuk ketidakberdayaan.
Sementara transendensi menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang memiliki dimensi pertanggungjawaban moral dan spiritual.
“Nilai harus menjadi keputusan. Keputusan harus menjadi kebijakan. Dan kebijakan harus membawa kemaslahatan,” tegasnya.
Nilai Harus Hadir dalam Kebijakan Publik
Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, Arum menekankan pentingnya konsistensi antara nilai yang diyakini dengan keputusan yang diambil.
Menurutnya, nilai tidak boleh berhenti sebagai slogan atau retorika dalam ruang politik.
Untuk memperkuat perspektif tersebut, Arum mengajak peserta mengkaji praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah.
Ia menjelaskan, kepemimpinan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa nilai profetik dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial hingga penegakan keadilan.
Dalam aspek politik, peserta diajak melihat bagaimana Rasulullah SAW membangun kesepakatan hidup bersama di tengah masyarakat yang plural.
Pada aspek ekonomi, kepemimpinan tersebut menekankan pentingnya solidaritas sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan dalam aspek keadilan, Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa hukum dan keadilan tidak boleh tunduk pada status sosial maupun kekuasaan seseorang.
“Kepemimpinan profetik bukanlah sesuatu yang utopis. Ia pernah dipraktikkan. Ia pernah diuji oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan keadilan, dan ia mampu membangun masyarakat,” jelasnya.
Kader HMI Dihadapkan pada Dilema Kepemimpinan
Tidak berhenti pada teori, Arum juga mengajak peserta mendiskusikan berbagai dilema yang dihadapi pemimpin dalam konteks kekinian.
Sejumlah persoalan yang diangkat antara lain pertentangan antara balas jasa dan kepentingan publik, kebenaran dan popularitas, serta citra pemimpin dan kemaslahatan masyarakat.
Menurutnya, pemimpin sering kali dihadapkan pada keputusan yang tidak mudah dan berpotensi berbenturan dengan kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
Karena itu, kader HMI perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menentukan pilihan berdasarkan prinsip, bukan sekadar kalkulasi kepentingan.
Kepemimpinan untuk Indonesia Emas 2045
Arum menilai pembentukan karakter kepemimpinan menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, visi tersebut tidak akan tercapai secara otomatis tanpa hadirnya generasi yang memiliki kapasitas intelektual sekaligus karakter kepemimpinan yang kuat.
“Jangan hanya mempersiapkan diri untuk mendapatkan kekuasaan. Persiapkan diri agar ketika kekuasaan itu datang, kita tidak kehilangan diri sendiri,” pesannya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu dan kekuasaan selalu mengalami pergantian. Namun, keputusan seorang pemimpin dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kehidupan masyarakat.
“Jabatan memiliki masa. Kekuasaan akan berpindah. Tetapi dampak kepemimpinan akan tinggal dalam kehidupan manusia,” tutupnya.
Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Bulukumba tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas intelektual dan kepemimpinan bagi 50 kader dari berbagai cabang HMI.
Melalui forum tersebut, para kader tidak hanya didorong memahami teori kepemimpinan, tetapi juga membangun kemampuan kritis dalam membaca persoalan bangsa dan merumuskan kepemimpinan yang berorientasi pada integritas, keadilan, dan kemaslahatan publik.
