Namun demikian, rencana koordinasi tersebut kemungkinan baru akan dilakukan setelah perayaan Idul Fitri.
“Karena waktunya sudah sangat dekat dengan Lebaran, kemungkinan setelah Idul Fitri kita akan berangkat bersama dengan pihak Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan langsung di pusat,” tambah Syahruni.
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak masuknya perusahaan bus angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang dinilai dapat merugikan pengusaha travel lokal di Kabupaten Bulukumba.
Koordinator lapangan aksi, Jirin, menyebut kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait dianggap tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.
“Kami menolak masuknya bus AKAP karena jelas merugikan pengusaha travel lokal. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan,” kata Jirin.
Ia juga menilai operasional bus tersebut tidak sesuai dengan fungsi terminal yang ada di Kabupaten Bulukumba.
Aksi demonstrasi tersebut akhirnya berlangsung kondusif setelah DPRD Bulukumba menerima aspirasi para pengunjuk rasa dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mereka melalui jalur koordinasi dengan pemerintah pusat.