Aspirasi tersebut disampaikan massa yang menolak rencana pengambilan lahan di kawasan hutan Balang-Balang dan Kajang-Kajang yang selama ini disebut telah dikelola dan dimanfaatkan masyarakat.
Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah bersama anggota DPRD Risal Sarip, Syamsir Siregar, Ismail Papo, dan H. Ilham Bahtiar menerima aspirasi tersebut.
DPRD Bulukumba menyatakan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dan pihak terkait. DPRD juga berkomitmen turun langsung meninjau lokasi yang dipersoalkan.
Dalam aspirasinya, warga meminta DPRD memfasilitasi RDP untuk membahas status dan penggunaan lahan yang disebut akan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP.
Warga juga meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pihak terkait agar meninjau kembali lokasi pembangunan serta mempertimbangkan areal alternatif yang tidak berada di atas ruang kelola atau lahan garapan masyarakat.
Selain itu, massa meminta pemerintah menjalankan reforma agraria sejati dan menghentikan sementara penataan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan Yonif TP.
Salah seorang massa aksi, Adi, mempertanyakan perubahan titik lokasi pembangunan Yonif TP. Menurutnya, berdasarkan SK pembangunan, lokasi disebut berada di Desa Bontomanai dan Anrang.
“Kalau sesuai SK titik lokasinya di Desa Bontomanai dan Anrang, kenapa tiba-tiba beberapa anggota TNI dan pihak KPH turun ke Desa Benteng Palioi dan Bukit Harapan untuk melakukan pengukuran?” kata Adi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Yusran menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang selama ini mengelola lahan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Ia menyebut terdapat KTH Bunga Harapan berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KPTS.282/XI/2011 dengan luas sekitar 134 hektare dan 53 anggota. Selain itu, terdapat KTH Mattiro Baji dengan lahan garapan sekitar 71 hektare dan 46 anggota.
Massa mengklaim sebagian lahan yang disebut masuk dalam rencana pembangunan Yonif TP telah digarap masyarakat selama puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan keluarga.
Karena itu, warga meminta tidak ada pihak yang melakukan pengukuran maupun mengklaim lahan sebelum ada kejelasan status dan keputusan bersama.
Massa menegaskan tidak menolak pembangunan Yonif TP. Namun, mereka meminta pemerintah dan TNI memilih lokasi alternatif yang benar-benar merupakan lahan pemerintah dan tidak sedang dimanfaatkan atau menjadi sumber penghidupan masyarakat.