JAKARTA, Beranda.News — Pemerintah memastikan kewajiban pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai jatuh tempo pada September 2026 tetap akan dibayarkan. Skema pembayaran tersebut menggunakan alokasi yang bersumber dari pos Dana Desa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema untuk memenuhi kewajiban pembiayaan program KDMP yang melibatkan perbankan.

Purbaya menyebut total pembiayaan program KDMP mencapai sekitar Rp240 triliun untuk pembangunan dan pengembangan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

Namun, angka Rp240 triliun tersebut bukan berarti seluruhnya akan dibayarkan sekaligus pada September 2026. Pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp40 triliun untuk memenuhi kewajiban awal berupa cicilan dan bunga pembiayaan.

"Jadi untuk Koperasi Merah Putih pasti mempertanyakan bisa bayar nggak pemerintah. Kita sudah sediakan uang Rp40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu untuk membayar cicilan dan bunganya," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Purbaya, pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil audit dan verifikasi terhadap pembangunan KDMP. Koperasi atau proyek yang telah memenuhi persyaratan akan menjadi prioritas pembayaran.

"Yang sudah selesai kita bayar dulu, nanti yang belum kita lihat sampai mana prosesnya," ujar Purbaya.

Dana Desa Jadi Sumber Pembayaran

Purbaya menegaskan, skema tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah tekanan terhadap APBN. Sebagian alokasi Dana Desa akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan KDMP dan disalurkan langsung kepada perbankan.

"Soal Rp240 triliun KDMP itu sebagian dari Dana Desa, langsung dibayarkan ke banknya," kata Purbaya.

Pemerintah menargetkan pembangunan dan pengoperasian sekitar 80 ribu KDMP di seluruh Indonesia. Namun, tidak seluruh koperasi yang menjadi target tersebut langsung menjadi dasar pembayaran.

Purbaya mengatakan pembayaran pada tahap awal akan difokuskan pada KDMP yang telah aktif dan memenuhi persyaratan.

"Target 80 ribu KDMP seluruh Indonesia. Kalau saat ini separuh yang aktif, itu saja dulu dibayarkan," katanya.

Soal Bank dan Profit KDMP

Terkait munculnya persoalan dan keberatan dari pihak perbankan mengenai pembiayaan KDMP, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjalankan program tersebut sesuai arahan Presiden.

Saat ditanya mengenai kepastian program serta persoalan keuntungan atau profit KDMP, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut merupakan perintah Presiden.

"Soal itu, ngomong nggak tahu. Itu perintah Presiden," ungkap Purbaya saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Purbaya memastikan pemerintah tetap memiliki skema untuk memenuhi kewajiban KDMP yang jatuh tempo pada September 2026.

Meski demikian, pembayaran tetap dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan perkembangan pembangunan di lapangan. Pemerintah tidak akan mencairkan seluruh kewajiban secara serentak tanpa memastikan pekerjaan dan pembiayaan yang menjadi dasar tagihan telah memenuhi ketentuan.

Gaji Manajer Masih Belum Dipastikan

Sementara itu, terkait nasib para manajer KDMP yang telah mengikuti pelatihan, Purbaya belum mengungkap besaran gaji maupun waktu mulai berlakunya pembayaran.

Pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 30 ribu manajer KDMP. Namun, kepastian mengenai besaran penghasilan dan kapan mereka mulai menerima gaji masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Dengan jatuh temponya kewajiban pembiayaan pada September 2026, perhatian kini tertuju pada efektivitas skema pembayaran, hasil audit pembangunan, serta kemampuan KDMP menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Program dengan nilai pembiayaan sekitar Rp240 triliun itu menjadi salah satu proyek ekonomi desa terbesar pemerintah. Karena itu, transparansi penggunaan dana, ketepatan pembayaran, dan keberlanjutan usaha KDMP menjadi faktor penting agar program tersebut tidak justru menjadi beban baru bagi desa.