BULUKUMBA, Beranda.News — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bulukumba semakin sering terjadi. Kondisi tersebut bahkan mulai dianggap sebagai rutinitas baru oleh masyarakat.
Ketua Formatur KNPI Bontobahari, Saiful Asra, menilai fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, SPBU yang tidak terlihat antrean panjang belum tentu menunjukkan kondisi normal.
“Bisa saja tidak terjadi antrean karena stok BBM di SPBU tersebut sedang kosong,” kata Saiful Asra, Kamis (10/9/2026).
Menurut Saiful, persoalan ketersediaan BBM tidak boleh hanya dilihat dari ada atau tidaknya antrean di SPBU. Sebab, BBM telah menjadi kebutuhan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.
Gangguan pasokan BBM, kata dia, dapat menimbulkan dampak berantai. Mulai dari terganggunya aktivitas masyarakat, meningkatnya biaya operasional, tersendatnya distribusi barang, hingga munculnya kemacetan akibat kendaraan yang mengantre di sekitar SPBU.
Ia kemudian mempertanyakan penyebab utama terjadinya antrean panjang tersebut.
Jika dilihat dari perspektif ekonomi, antrean panjang dapat terjadi karena meningkatnya demand atau permintaan masyarakat terhadap BBM. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah benar terjadi peningkatan konsumsi secara signifikan?
“Kalau memang konsumsi masyarakat meningkat, tentu harus ada indikator yang bisa menunjukkan peningkatan tersebut,” ujarnya.
Indikator itu, menurut Saiful, dapat dilihat dari data penyaluran BBM, volume konsumsi harian, pertumbuhan jumlah kendaraan, hingga perbandingan penyaluran dengan periode sebelumnya.
“Yang menjadi pertanyaan, apakah peningkatan konsumsi itu benar-benar terjadi secara serentak di berbagai daerah?” katanya.
Pasalnya, fenomena antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM tidak hanya menjadi sorotan di Bulukumba. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kota Makassar.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menyatakan bahwa penyaluran BBM ke SPBU terus dilakukan setiap hari. Pertamina juga memastikan ketersediaan stok BBM di Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.
Pernyataan tersebut, kata Saiful, perlu dilihat secara lebih menyeluruh dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Kalau stok disebut aman, tetapi masyarakat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya, maka harus dicari tahu persoalannya ada di mana,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut murni disebabkan lonjakan konsumsi masyarakat atau justru terdapat persoalan dalam tata kelola distribusi BBM.
Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan berbasis data, bukan sekadar kepastian bahwa stok secara umum masih tersedia.
Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya BBM yang tersedia di tingkat wilayah, tetapi juga pasokan yang cukup, merata, tepat waktu, dan mudah diakses di setiap SPBU.
Karena itu, Saiful menilai fenomena antrean panjang tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan teknis pelayanan SPBU.
Jika terjadi berulang dan meluas, persoalan tersebut perlu dievaluasi dari berbagai sisi, mulai dari rantai pasok, distribusi, kuota, pola konsumsi, hingga pengawasan penyaluran BBM.
“Ini harus dilihat secara serius. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menghadapi antrean panjang, sementara penyebab sebenarnya belum jelas,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah bersama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka data yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara objektif apakah kesulitan mendapatkan BBM memang disebabkan peningkatan permintaan atau terdapat persoalan lain dalam sistem distribusi.
“Yang jelas, antrean panjang yang terus terjadi bukan kondisi yang ideal. BBM menyangkut aktivitas masyarakat dan perekonomian. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak menjadi rutinitas baru masyarakat,” pungkasnya.