Mario menambahkan, prinsip-prinsip tersebut dapat dipetakan ke dalam empat pilar Sustainable Development Goals (SDGs), yakni People, Planet, Peace & Partnership, dan Prosperity. Pemetaan itu digunakan sebagai bahasa komunikasi dengan pemerintah.
Implementasinya kemudian diwujudkan melalui Catha Ekadasa atau sebelas jurus, yang diawali dari Forum Lintas Komunitas dan Komite Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, Komite Eksekutif ICCN, Rafiuddin Pali, mengatakan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif berbasis wilayah perlu diawali dengan pemetaan kondisi existing. Pemetaan mencakup potensi, kesenjangan, dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Pengembangan ekosistem dimulai dari pemetaan kondisi existing mulai dari potensi, gap, dan kebutuhan di daerah masing-masing,” jelas Rafiuddin.
Dalam sesi diskusi, sejumlah Korda turut memaparkan kondisi dan tantangan di wilayah masing-masing. Korda Papua Barat, Frans, menyebut kondisi geografis dan keberagaman suku menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya.
Ia menyarankan pengembangan dimulai melalui penyusunan road map ekonomi kreatif serta pemanfaatan festival komunitas sebagai salah satu titik awal.
Sementara itu, Korda Sulawesi Tengah, Irfan, menyampaikan bahwa daerahnya masih berada pada tahap awal pengembangan. Karena itu, salah satu dari sebelas jurus dapat dipilih untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
Baca Juga: BBM Subsidi Langka di Bulukumba, DPRD Desak Polisi Masif Awasi SPBU
Aspek komunikasi daerah juga menjadi bagian dari pembahasan. Bengkalis, Riau, disebut sebagai salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, namun gaung daerah tersebut dinilai masih terbatas karena strategi komunikasi yang belum digarap secara optimal.
Pada sesi penutup, Ketua Harian ICCN, Vicky Arief, menekankan pentingnya memahami bahasa para pemangku kepentingan pemerintah dalam membangun nilai tawar komunitas secara strategis. Pemahaman tersebut mencakup IKU, siklus anggaran, hingga RPJMD.
“Pentingnya wisdom dalam memahami bahasa stakeholder pemerintah (IKU, siklus anggaran, RPJMD) dan membangun nilai tawar komunitas secara strategis,” tegas Vicky.
Melalui ICCN Korda Leadership #2, ICCN mendorong penguatan kapasitas Korda dalam memahami persoalan kompleks, memetakan potensi wilayah, serta membangun kolaborasi lintas disiplin dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai karakter masing-masing daerah.