BERANDA-Korupsi tak ubahnya menjadi budaya di Indonesia, permasalahan laten yang seolah menjadi hal biasa di negeri ini bak budaya jelek yang mengakar pada urat nadi. Nilai-nilai pancasila benar-benar dihianati, pancasila dinodai oleh oknum oknum tak tahu diri para tikus-tikus negeri.
Saat pandemi sekalipun tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih ugal-ugalan dan lebih tidak tahu malu.
Di saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, tapi benar-benar tak mengubah sedikit pun nafsu para pejabat rakus tak punya hati, para maling berdasi yang terus beraktraksi mengakali anggaran. Kita justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bisa bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Karena Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Karena Inilah kenyataannya sudah sudah sebegitu rusak kah moral mereka?
Pandemi seharusnya diperkuat dengan persatuan seluruh elemen negeri, bahu membahu berkerjasama mengentaskan virus ini, ketika banyak nyawa yang hilang, ratusan ribu karyawan di-PHK, orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, usaha-usaha yang bangkrut, penghasilan yang turut surut dan juga banyak program-program dinas yang dialihkan guna memfokuskan penanggulangan Covid-19 ini malah seenaknya dijadikan sasaran empuk para pejabat rakus yang nodong sana-sini. Dilakukan oleh mereka orang-orang yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernafas lebih mudah di tengah himpitan hidup.
Dari Edhy, Walikota Cimahi dan terbitlah Juliari
Pada 25 November 2020 publik di hebohkan dengan penangkapan Mentri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta beberapa staf khusus dan pejabat kementerian yaitu kasus korupsi terkait izin ekspor benih lobster, mereka meminta cash-back dari setiap benih lobster yang di ekspor. Dengan barang bukti OTT, ATM BNI atas nama Ainul Fakih, tas Louis Vitton, jam Rolex, jam Jacob n Cotas koper LV dan barang-barang mewah lainnya.
Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang senilai Rp.3,4 miliar dan 100.000 dolar AS dari pihak PT.Aero Citra Kargo. Perusahan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, dan patut dicurigai sebelum kasus ini diusut juga, karena perusahaan itu menjadi satu-satunya kargo pengekspor dengan kata lain ekspor hanya bisa dilakukan melalui PT. Aero Citra Kargo, dengan biaya angkut Rp. 1.800 per ekor.
Selanjutnya, publik tak henti-hentinya di hebohkan, pada 28 November 2020 persis saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien Covid-19, wali kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Sungguh benar-benar sakit jiwa mereka.
Dan yang lebih gila lagi Mentri Sosial yang seharusnya benar-benar faham dengan kondisi rakyatnya, yang seharusnya mengayomi memberi nafas rakyat ditengah himpitan pandemi, malah yang paling kencang menggarong duit rakyat.
Para pejabat kementerian sosial, berikut dengan mentrinya sekaligus, malah menodong para vendor dengan uang cash-back. Mereka meminta 10 ribu rupiah dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai tiga ratus rupiah untuk meringankan beban hidup rakyat, tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri.
Ironisnya sebelum menjadi tersangka Mensos pernah datang ke KPK terkait pembicaraan perlunya pendekatan humanis kepada seseorang agar tidak terjerat korupsi. Namun nasi sudah menjadi bubur dia sendiri yang terjerumus dalam ucapannya, sungguh memalukan.
Sejak awal, dana trilunan rupiah yang digelontorkan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan, dan sudah banyak yang memprediksi potensi ini namun bukan berarti kita maklum akan hal itu. Banyak hal yang harus jadi perhatian dan evaluasi pemerintah untuk segera mengentaskan korupsi ini, di antaranya,
Pertama, perbaikan moral dan hapus celah tindak korupsi. Membosankan memang, tapi disinilah biang permasalahan. Miskinnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparatur penyelenggara negara itu yang menyebabkan korupsi sampai saat ini belum terentaskan termasuk dalam hal presiden yang memilih mentrinya. Lagi- lagi janganlah kecolongan salah pilih mentri.
Dan kecenderungan orang untuk melakukan korupsi itu terjadi ketika ada motif rasionalisasi dari individu dan ada kesempatan yang berhubungan dengan sistem yang memiliki celah untuk korupsi. Maka hapuslah celah-celah yang ada pada sistem untuk mencegah para tipikor ini melakukan korupsi.
