JAKARTA, BerandaNews.Com — Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyoroti langkah awal Suyudi Ario Seto setelah dipercaya menjabat sebagai Kapolri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perombakan struktur kepemimpinan Polri yang melibatkan 88 perwira.
Yuddy membahas langkah tersebut dalam diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, 6 Oktober 2026. Menurut dia, pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Polri dapat menjadi bagian dari proses penataan internal organisasi.
Ia menilai perubahan komposisi pimpinan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan struktur kepemimpinan Polri dengan visi Kapolri yang baru serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Reformasi tidak harus semuanya dituliskan dalam bentuk aturan dan undang-undang. Sebuah proses reformasi internal Polri bisa dilakukan dan mulai sejak Kapolri yang baru menjadi suri tauladan bagi bawahannya,” ujar Yuddy.
Baca Juga: Baru Menjabat, Kapolri Suyudi Mutasi 19 Kapolda di Berbagai Daerah
Mutasi dan Rotasi 88 Perwira
Sebelumnya, Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 personel mendapat promosi atau menempati jabatan baru. Penataan tersebut juga mencakup perubahan pada 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri serta 19 posisi kepala kepolisian daerah.
Perombakan dalam jumlah besar tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam penataan organisasi di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto.
Namun, bagi Yuddy, reformasi di tubuh Polri tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan posisi dan struktur jabatan.
Integritas Harus Mengikuti Perubahan Struktur
Yuddy menilai perubahan kepemimpinan perlu diikuti dengan pembentukan budaya kerja baru yang menempatkan integritas, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai prinsip utama.
Menurut dia, pergantian pejabat akan kehilangan makna apabila tidak diikuti perubahan perilaku dan budaya organisasi.
Dalam konteks tersebut, Yuddy menyinggung sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai salah satu gambaran kepemimpinan kepolisian yang dikenal dekat dengan nilai kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Nilai-nilai tersebut, kata Yuddy, relevan untuk dijadikan teladan dalam membangun kembali budaya organisasi Polri.
Tolak Suap dan Jangan Jadikan Jabatan sebagai Tujuan
Yuddy juga menekankan bahwa integritas anggota Polri dapat terlihat dari sikap dalam menjalankan kewenangan dan menghadapi berbagai godaan yang menyertai jabatan.
Salah satunya adalah keberanian menolak praktik suap serta tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mengejar kepentingan pribadi.