Jika Wartawan Disebut Nyawa Negara, Bagaimana Kondisi Mereka?

Semua itu membutuhkan profesionalisme.

Profesionalisme juga membutuhkan ekosistem kerja yang sehat.

Sulit membangun pers yang kuat apabila orang-orang yang berada di dalamnya harus terus-menerus berjuang memenuhi kebutuhan dasar hanya agar dapat mempertahankan pekerjaannya.

Karena itu, pernyataan bahwa “wartawan itu nyawanya negara ini” seharusnya tidak berhenti sebagai kalimat yang indah.

Pernyataan tersebut dapat diterjemahkan menjadi agenda nyata untuk memperkuat ekosistem pers nasional.

Bakom Bisa Membuka Ruang Dialog

Badan Komunikasi Pemerintah dapat mengambil peran dengan membuka forum dialog secara rutin bersama wartawan dan pengelola media, termasuk media lokal di kabupaten dan kota.

Forum tersebut tidak harus hanya melibatkan organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. Media dan organisasi pers lainnya yang eksis di daerah juga dapat didengar sepanjang mekanisme partisipasinya jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dibutuhkan adalah ruang dialog yang memungkinkan pemerintah mendengar langsung kondisi lapangan.

Berapa banyak media lokal yang masih mampu bertahan? Bagaimana kondisi kesejahteraan wartawan? Apa kendala mereka dalam menjalankan kerja jurnalistik? Bagaimana perubahan teknologi memengaruhi bisnis media? Dan dukungan seperti apa yang dibutuhkan tanpa mengganggu independensi pers?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dipetakan secara terbuka.

Mendorong Kompetensi dan Transformasi Digital

Selain dialog, pemerintah juga dapat mendorong peningkatan kompetensi wartawan dan transformasi digital media lokal.

Perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media tidak cukup hanya hadir secara digital, tetapi juga harus mampu menghasilkan konten yang berkualitas, melakukan verifikasi, memahami perkembangan teknologi, dan menjaga standar jurnalistik.

Program peningkatan kapasitas dapat diarahkan pada kebutuhan tersebut.

Pada saat yang sama, akses komunikasi pemerintah juga perlu dibuka secara luas dan setara bagi media di daerah.

Pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi mengenai program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah juga membutuhkan pers untuk mendengar kritik, aspirasi, dan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.