BULUKUMBA,Berandanews.Com — Ratusan warga dari Desa Bukit Harapan dan Desa Benteng Palioi, Kabupaten Bulukumba, rela menahan lapar demi menunggu kedatangan Dandim 1411/Bulukumba bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di kawasan Hutang Anrang, Rabu (7/10/2026).
Sejak pagi, warga telah berkumpul di lokasi. Mereka datang untuk menyampaikan kondisi lahan yang selama puluhan tahun telah dikelola dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka.
Salah seorang warga, Zainuddin, mengaku sudah berada di lokasi sejak sekitar pukul 07.00 WITA. Setelah mengurus ternak sapi miliknya, ia memilih tetap berada di lokasi dan tidak kembali ke rumah untuk sarapan.
Baca Juga: Usai Putusan MK, Refly Harun Prediksi Gibran Mundur dan Soroti Jalur Pemakzulan
Hingga rombongan Dandim dan BPK tiba setelah pukul 13.00 WITA, Zainuddin mengaku belum sempat makan.
"Pagi pagi ja di sini saya menunggu dengan beberapa warga. Setelah saya urus ternak sapi saya, saya nda pulang ke rumah untuk sarapan. Sampai sekarang sudah sore belum makan. Tapi ini bentuk perjuangan kami untuk lahan yang menjadi sumber penghidupan keluarga kami," kata Zainuddin dengan nada penuh harapan.
Baca Juga: Gempa M5,2 Lombok Barat Dirasakan Kuat di Mataram, BMKG Ungkap Pemicunya
Kedatangan Dandim 1411/Bulukumba bersama rombongan BPK RI tersebut untuk melihat secara langsung kondisi lahan yang menjadi sorotan menyusul rencana pembangunan Yon TP.
Dalam kunjungan tersebut, Dandim dan tim BPK berdialog langsung dengan ratusan warga. Mereka juga melihat serta mendokumentasikan kondisi lahan yang selama ini dikelola masyarakat.
Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk status dan pemanfaatan kawasan yang disebut masih berkaitan dengan kawasan hutan. Tim ingin melihat apakah lahan tersebut masih berupa kawasan hutan lindung atau sebagian besar telah dikelola masyarakat.
Baca Juga: MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
Di hadapan rombongan, warga menunjukkan lahan yang selama puluhan tahun mereka garap. Bagi warga, lahan tersebut bukan sekadar tanah, tetapi menjadi sumber penghasilan dan tempat menggantungkan kebutuhan hidup keluarga.
Dalam dialog tersebut, pihak BPK juga meminta warga mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait pengelolaan lahan. Di antaranya Surat Keputusan (SK) pengelolaan, baik yang diterbitkan pemerintah daerah maupun kelompok pengelola, serta data kontribusi kepada negara berupa pembayaran pajak dan biaya pengelolaan setiap tahun.
Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan pihak-pihak yang selama ini mengelola lahan tersebut. Selain itu, warga diminta menyampaikan berbagai masukan dan keluhan serta memetakan kondisi di lokasi sebagai bahan untuk mengetahui persoalan secara menyeluruh.
Data tersebut nantinya akan menjadi bahan yang akan dibawa untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari upaya mencari solusi terbaik atau win-win solution bagi kepentingan pembangunan maupun warga yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut.