6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait: 2,1 persen
7. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: 1,5 persen
8. Menko Pangan Zulkifli Hasan: 1,1 persen
9. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi: 0,9 persen
10. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani: 0,8 persen
Selain menempatkan Amran di posisi teratas, survei PPI juga menunjukkan Teddy Indra Wijaya menjadi pejabat dengan penilaian tinggi dari responden.
Baca Juga: Juara Nasional Film AI, Andi Matahari Terima Penghargaan Kapolres Bulukumba
Alasan Teddy Dinilai Berkinerja Baik
PPI juga menggali alasan masyarakat memilih Teddy sebagai salah satu anggota kabinet dengan kinerja terbaik.
Jawaban yang muncul antara lain karena Teddy dinilai sedikit berbicara tetapi banyak bekerja.
Responden juga menyebut penampilan Teddy, kemampuannya mengomunikasikan program pemerintah, serta aktivitasnya yang dianggap terlihat oleh publik.
Alasan lainnya adalah Teddy dinilai sering muncul di media, rajin dan profesional, memiliki cara berbicara yang mudah dimengerti, serta sering turun ke lapangan.
Survei PPI menggunakan metode multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei tersebut memiliki margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Artikel Terkait
Keponakan Prabowo Pimpin Karang Taruna Nasional, Syahruni Haris Beri Selamat
MRC Harum Lestari Bulukumba Perkuat Tim, Tunjuk Hendra Wijaya sebagai Dirtek Hadapi Liga 4 Nasional
Profil Dirtek dan Pelatih MRC Harum Lestari Bulukumba Menuju Liga 4 Nasional
Om King Lepas Tim MRC Harum Lestari ke Magelang, Siap Harumkan Bulukumba di Liga 4 Nasional
MRC Harum Lestari Tembus Nasional, Anggota DPRD Anchy Siregar: Terbukti Om King peduli Dan Majuka Sepakbola Bulukumba
Bawa Nama Daerah di Kancah Nasional, Harum Lestari Bulukumba Akan Jalani Laga Hidup Mati Melawan Persma Manado
Juara Nasional Film AI, Andi Matahari Terima Penghargaan Kapolres Bulukumba
Harga Pertalite dan Solar Subsidi Tak Naik, ESDM Ungkap Kondisi Stok BBM Nasional
Hak Cipta Karya Jurnalistik Diperkuat, Promedia Siapkan Kantor Berita Nasional untuk Mitra Daerah
Tak Naikan Status Karhutla Jadi Bencana Nasional, Pemerintah: Belum Perlu