Adapun bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 43,1 persen.
Angka ketidakpuasannya mencapai 47,5 persen, sehingga menjadi salah satu bidang dengan penilaian publik yang lebih rendah.
Bidang ekonomi mencatat angka kepuasan paling rendah, yakni 36,8 persen. Sebaliknya, 57,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut.
Hanta mengatakan hasil survei tersebut memberikan gambaran mengenai bidang yang masih menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia menyebut ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional sebagai tiga bidang yang menjadi catatan dalam hasil survei.
"Data ini memberikan gambaran bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki catatan kritis kinerja pada tiga bidang yakni, ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional," kata Hanta.
Di sisi lain, masyarakat memberikan penilaian lebih tinggi terhadap bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan.
Hasil survei tersebut menjadi gambaran mengenai persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan pada periode pengumpulan data 30 September hingga 7 Oktober 2026.
Angka-angka tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap responden yang menjadi sampel survei dan tidak secara otomatis menggambarkan penilaian setiap warga Indonesia.
Poltracking sebelumnya juga merilis temuan mengenai tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam hasil survei terbaru yang diberitakan pada 19 Oktober 2026, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan berada di angka 55,3 persen.