Menurut Budi, rangkaian OTT tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, KPK menilai kondisi tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha hingga masyarakat.
"Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat" ujarnya
Sementara itu, Data KPK pada April 2026 menunjukkan bahwa dari 1.782 perkara yang ditangani KPK selama 2004–2025, sebanyak 446 perkara atau sekitar 25 persen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, data statistik penindakan KPK yang dirangkum GoodStats menunjukkan penyuapan dan gratifikasi merupakan kelompok perkara terbesar