Menurut Budi, rangkaian OTT tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, KPK menilai kondisi tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha hingga masyarakat.
"Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat" ujarnya
Sementara itu, Data KPK pada April 2026 menunjukkan bahwa dari 1.782 perkara yang ditangani KPK selama 2004–2025, sebanyak 446 perkara atau sekitar 25 persen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, data statistik penindakan KPK yang dirangkum GoodStats menunjukkan penyuapan dan gratifikasi merupakan kelompok perkara terbesar
Artikel Terkait
Rekor 368,6 Km/Jam Jadi Sorotan, Ducati dan Aprilia Bicara soal MotoGP 850cc
Ini Daftar Provinsi yang Masih Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026
Kondisi Psikologis Terduga Pelaku Kasus Perundungan Anak Disabilitas di Surabaya Diperiksa, Bakal Jadi Penentu Penanganan Lanjutan
Dudung Sebut Negara Masih Mampu Tangani Karhulta, Status Bencana Nasional Harus Ditunda
Kepala SPPG Diduga Dicambuk di Kantor, BGN Copot Korwil Purwakarta
Peserta ITB Ultra Marathon 2026 Meninggal, Panitia: Mendiang Lolos Kuesioner Kesehatan, Aktif Olahraga Voli
Survei Poltracking Petakan Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di 7 Bidang
Jadi Destinasi Wisata Dunia, Gubernur Koster Ungkap Alasan Antrean Panjang SPBU di Bali Jadi Sorotan Internasional
Pertalite Dijual Rp 200 Ribu per Botol, 8 Pengecer Nakal Diciduk Polda Bali
Belajar dari Titik MBG, Pembentukan Torasera Koperasi Desa Harus Dikawal Sebelum Jadi Ladang Kongkalikong